DPR Ultimatum Kementan Keluarkan Data Importir Bawang Putih

    DPR Ultimatum Kementan Keluarkan Data Importir Bawang Putih

    DPR Ultimatum Kementan Keluarkan Data Importir Bawang Putih

    Ada 30 perusahaan importir yang diketahui belum melakukan wajib tanam.

    REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Komisi IV DPR menodong Kementerian Pertanian untuk mengeluarkan bahan para importir bawang putih dengan tidak melaksanakan kewajiban tanam dalam negeri. Pemerintah pun diminta kasar agar kewajiban menanam bawang putih dilaksanakan sesuai aturan yang legal.

    “Saya minta berikan data kepada kami semua, jika tidak ada, berarti ada objek yang disembunyikan, ” kata Kepala Komisi IV DPR, Sudin di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama-sama Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementan, Senin (16/11).

    Sudin mengungkapkan, banyak perusahaan importir dengan tidak melaksanakan wajib tanam tiba tahun 2018. Ia menuturkan, tersedia 30 perusahaan importir yang diketahui belum melakukan wajib tanam.

    Setahun kemudian pada 2019, tercata 39 importir yang juga belum melunasi kewajibannya. Sudin pun menodong agar data yang dikeluarkan sempurna bersama nama perusahaan sekaligus jumlah alokasi kewajiban bawang putih yang harus ditanam.

    Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2017, importir bawang putih diwajibkan melakukan penanaman hati putih sebanyak 5 persen dibanding total kuota impor yang diajukan kepada pemerintah. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Bagian 38 Tahun 2017.

    Lantaran total kewajiban tanam itu, importir harus bisa menghasilkan produksi 25 persen bawang putih dari catu wajib tanam untuk bisa mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementan. Sedangkan importir lama harus memproduksi 10 persen biar RIPH terbit. Produksi tersebut diperuntukkan menjadi benih bawang putih yang akan ditanam kembali dalam era selanjutnya.

    Ketentuan tersebut lalu diubah lewat Permentan Nomor 39 Tahun 2019. Di mana, tetap tanam dilakukan setelah Kementan membuahkan RIPH. Aturan main itu valid mulai tahun 2020.

    Eksekutif Jenderal Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto, mengatakan, para importir yang tak melakukan wajib tanam secara otomatis tidak akan kembali bisa mendapatkan RIPH dari Kementan dan tetap tidak dapat memperoleh Surat Pengesahan Impor dari Kementerian Perdagangan.

    Soal adanya potensi importir menyilih nama perusahaan agar bisa mengelabui aturan dan kembali mengimpor, Prihasto meminta bantuan semua pihak untuk turut mengawasi para pengusaha. Ia memastikan, Kementan akan memblokir para importir nakal.

    Dirinya juga menyatakan, tidak ada importir bawang putih yang mendapatkan RIPH dari Kementan jika belum melaksanakan tetap tanam di dalam negeri.