Memerkarakan UU Ciptaker ke MK? Gus Nadir: Harus Disikapi Hati-hati

    Memerkarakan UU Ciptaker ke MK? Gus Nadir: Harus Disikapi Hati-hati

    Memerkarakan UU Ciptaker ke MK? Gus Nadir: Harus Disikapi Hati-hati

    Tak semua hal mampu digugat dan belum tentu gugatan diterima, membatalkan UU Ciptaker

    REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Pembimbing Fakultas Hukum Monash University, Nadirsyah Hosen atau yang akrab dipanggil Gus Nadir merespons sikap Kepala Joko Widodo (Jokowi) yang mempersilakan masyarakat untuk mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Cipka Kerja (CK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut nya, narasi presiden Jokowi tersebut kudu disikapi dengan hati-hati.

    “Kami berpandangan bahwa narasi silakan menggugat ke MK itu benar, tetapi jika tidak disikapi dengan ingat-ingat bisa mengundang kesalahpahaman, ” ujar Gus Hadir melalui keterangan terekam yang diterima Republika. co. id , Sabtu (10/10).

    Rais Syuriyah PCINU Australia dan Selandia Baru ini mengatakan, yang akan digugat ke MK itu harus jelas pasal yang mau dipermasalahkan. Kalau pun dikabulkan, kata dia, maka yang mau dibatalkan MK hanya pasal yang digugat saja, sementara pasal yang lain aman.

    Menurut Gus Nadir, jika bab yang digugat dan dibatalkan MK itu sangat krusial dalam UU Cipta Kerja, maka ada jalan bagi MK untuk membatalkan UU CK secara keseluruhan. Namun, menetapi UU CK bicara tentang penuh bidang, maka tampaknya tidak akan ada satu pasal pun dengan sangat krusial yang dapat mementahkan UU CK.  

    “Artinya, narasi silakan gugat ke MK itu hanya terbatas pada pasal yang dianggap bermasalah saja. Ini membutuhkan daya ekstra untuk menggugat UU CK per bidang dan per pencetus. Ini perlu kerja sama semua pihak terkait yang hendak melayani uji materi ke MK, ” ucapnya.

    Gus Nadir melanjutkan, tidak seluruh pasal bisa digugat ke MK, yang bisa hanya yang bertentangan dengan UUD 1945. Menurut dia, terkadang norma hukum dalam Uundang-undang yang bersifat teknis kebijakan tidak bisa digugat karena ketiadaan kausa cantolan di UUD 1945 yang bisa dijadikan argumen.

    “Misalnya, apakah perkara upah buruh di UU CK bisa dicarikan pasal cantolan di UUD 1945 untuk membatalkannya? Jika soal wewenang pemerintah pusat serta daerah tentu bisa ada cantolannya. Tapi soal kewenangan fatwa halal pada MUI gimana menggugatnya? Bertentangan dengan pasal 29?, ” ungkapnya.

    Taat Gus Nadir, tidak mudah memeriksa hal itu. Karena itu, patuh dia, harus hati-hati jika mau menggugat ke MK dengan memperkuat argumen-argumen yang dapat dijadikan aksioma gugatan. “Kesimpulannya, silakan gugat ke MK tapi tidak semua situasi bisa digugat dan belum tetap gugatan yang diterima itu bisa membatalkan UU CK secara menyeluruh, ” jelas Gus Nadir.

    Dia pula berpesan agar akademisi, tokoh asosiasi, dan ormas bekerjasama untuk menggalang pemahaman soal subtansi UU CK yang bertentangan dengan konstitusi. Sebab, menurut dia, gugatan tidak mampu dilakukan dengan terburu-buru dan tanpa melalui sosialisasi ke publik.

    “Semua harus mendengar keberatan sejumlah pihak terhadap UU CK. Kalau tidak, elemen civil society akan melakukan langkah yang sama kelirunya dengan DPR yang terburu-buru membahas UU CK ini. Tentu ini harus dihindari bersama, ” tutupnya.