MUI: Kemenag tak Bisa Sertifikasi Penceramah

    MUI: Kemenag tak Bisa Sertifikasi Penceramah

    MUI: Kemenag tak Bisa Sertifikasi Penceramah

    MUI akan langsung melakukan standardisasi untuk penceramah.

    REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Lembaga Ulama Indonesia (MUI) menilai Kementerian Agama (Kemenag) tidak dapat melayani sertifikasi penceramah dari berbagai keyakinan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Komisi Dakwah dan Pengembangan Umum MUI KH Cholil Nafis.

    “Kemenag tidak bisa melakukan sertifikasi, sebab semua datanya dulu sudah diserahkan kepada MUI dan diserahkan pelaksanaanya kepada MUI oleh menteri dengan lama, pak Lukmanul Hakim, ” kata Cholil, pada Kamis (3/9).

    Dia melanjutkan, berkenaan dengan sertifikasi, MUI tidak menggunakan label sertifikasi. Hal ini sebab kalau menggunakan sertifikasi, maka diharuskan adanya pembayaran atau biaya dengan diberikan kepada yang tersertifikat, semacam guru yang bersertifikat. “Dan hamba punya keyakinan, APBN (Anggaran Perolehan dan Belanja Negara)  kita tidak akan mampu membayar penceramah, ” ucap dia.

    Taat Cholil, sebaiknya penceramah diserahkan pada masyarakat. Hal ini karena, berkenaan dengan pengembangan keagamaan berada di majelis agama yang menentukan betul tidaknya sebuah agama. Sementara Departemen bersifat fasilitator. Untuk itu bertambah baik dilaksanakan oleh organisasi kelompok, sebagaimana oleh Menteri Agama sebelumnya, yang diserahkan kepada MUI.

    Dia menjelaskan, MUI mau terus melakukan standardisasi. Untuk itu    tidak ada konsekuensi orang dilarang berceramah dan harus mendapat bayaran profesional. “Menurut saya tidak elok, di dalam kementerian jika melakukan sertifikasi sementara belum melangsungkan peningkatan, ” kata dia.

    Cholil berharap, fakultas dakwah di Universitas Islam Negeri (UIN) dapat dimaksimalkan oleh Kemenag buat menyiapkan tenaga penceramah yang cara sehingga bisa diterima masyarkat. “Karena kita memang bukan penceramah negeri, karena masyarakat yang mengundang, dengan menyiapkan acara dan semua, ” ucap Cholil.

    Tempat mengatakan, konsekuensi dari sertifikasi Kemenag ke depan nanti bisa tidak akan dipatuhi. Dia menjelaskan, negeri tidak punya hak untuk melarang orang berceramah. Selain itu, pemerintah tidak punya kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi karena adanya pada lembaga sertifikasi.

    “Yang dualisme itu dia pemerintah, saya satu, pertama karena hak MUI untuk membimbing dan memberikan penumpu ke yang lebih baik, yang kedua tentu kami tidak melarang atau menghalangi kami sebutnya bukan sertifikasi tapi standardisasi, ” cakap dia.

    Sebelumnya terdapat pemberitaan Menag Fachrul Razi hendak mulai sertifikasi 8. 200 orator dari semua agama. Hal tersebut disampaikan dalam webinar ‘Strategi Menegah Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara’ di kanal Youtube Kemenpan RB.