Negeri Beri Keringanan Utang kepada 36 Ribu UMKM

    Negeri Beri Keringanan Utang kepada 36 Ribu UMKM

    Info seputar HK Prize 2020 – 2021.

    Keringanan pembayaran utang UMKM ini untuk memulihkan ekonomi nasional.

    REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Pemerintah memberikan keringanan utang untuk 36. 283 debitur mungil yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun pemberian keringanan utang setara dengan nilai piutang sebesar Rp 1, 17 triliun.  

    Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta mengatakan keringanan pembayaran utang untuk memulihkan ekonomi nasional, meredakan beban para debitur, sekaligus mempercepat pengerjaan piutang negara pada instansi pemerintah.  

    “Kita pilih gerombolan kriteria tertentu yang piutang negara tidak besar, tapi ini piutang negara siap harus kita bereskan, ” ujarnya saat media briefing virtual Pemberian Keringanan Utang Masa Pandemi, Jumat (26/2).  

    Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gajah Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah dengan Diurus/Dikelola oleh Panitia Kesibukan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kebesaran Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

    Para debitur yang mendapatkan keringanan utang merupakan pelaku UMKM dengan pagu kredit suntuk Rp 5 miliar, debitur KPR dengan pagu nilai maksimal Rp 100 juta, dan debitur perorangan atau badan usaha dengan sisa kewajiban maksimal Rp 1 miliar.

    Sementara Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lukman Efendi menambahkan bentuk kelapangan yang diberikan terbagi menjelma dua jenis, yakni barang jaminan berupa tanah gedung dan tanpa barang agunan.

    “Keringanan utang yang didapatkan debitur yaitu pengurangan pembayaran pelunasan utang, meliputi keringanan pinjaman pokok, seluruh sisa utang bunga, denda, ongkos atau biaya lain, serta bunga keringanan utang pokok, ” ucapnya.

    Lukman menjelaskan besaran tarif keringanan yang diterapkan mulai dari 35 persen hingga 60 persen untuk abu utang pokok, dengan bunga keringanan sebesar 50 upah jika melunasi sampai Juni 2021. Apabila dilunasi Juli sampai September 2021 mendapat tambahan keringanan 30 tip, dan sebanyak 20 persen pada Oktober sampai Desember 2021.

    “Ada pengecualian bagi debitur yang tak bisa mengikuti program tersebut yakni, piutang tuntutan ganti rugi, tagihan berasal dari bank dengan alami likuidasi, piutang ikatan dinas, serta piutang taruhan asuransi hingga bank gadaian, ” jelasnya.  

    Menurutnya negeri juga memberikan moratorium kegiatan hukum atas piutang negara kepada debitur yang mempunyai kondisi khusus, yaitu benar terdampak pandemi Covid-19 dan pengurusan piutang negaranya pertama diserahkan setelah ditetapkan status bencana nasional pandemi Covid-19.  

    “Moratorium yang diberlakukan merupakan penundaan penyitaan barang jaminan/harta kekayaan lain, penundaan pengamalan lelang, dan/atau penundaan paksa badan hingga status kematian nasional pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah, ” ucapnya.