Sekjen Kemenaker: Proses Penyusunan UU Ciptaker Terbuka

    Sekjen Kemenaker: Proses Penyusunan UU Ciptaker Terbuka

    Sekjen Kemenaker: Proses Penyusunan UU Ciptaker Terbuka

    UU Ciptaker dinyatakan Sekjen Kemenaker sudah disusun secara terbuka.

    REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengucapkan, pembahasan penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) sudah membawabawa partisipasi semua pihak, terutama keluarga buruh dan pekerja. Bahkan, penuh saran dari kelompok pekerja serta buruh sudah diakomodasi dalam RUU inisiatif pemerintah itu.  

    Menurut Anwar, pembahasan dengan DPR sendiri dalam menyusun RUU Omnibus Law ini bahkan mencapai 64 kali pertemuan. Dalam konteks ketenagarkerjaan, pemerintah juga mendapat mandat untuk melaksanakan dan mengawal klaster ketenagakerjaan.

    “Prosesnya kami tetap melibatkan berbagai serikat pekerja serta buruh. Kami mencatat ada 9 kali pertemuan yang kamj lakukan, Tim Tripartit antara Apindo, lalu ada serikat pekerja dan serikat buruh, ” kata Anwar di dalam diskusi virtual bertajuk Dinamika RUU Menjadi UU Cipta Kerja belum lama ini.

    Anwar menekankan aspek demokrasi menjadi pokok dalam membahas RUU Omnibus Law itu. Karena itu, pemerintah menyadari ada perbedaan pendapat antara yang setuju dan tidak mengenai perbincangan klaster tenaga kerja ini. Tetapi, Anwar mengingatkan, Kementerian Ketenagakerjaan telah memperjuangkan setiap aspirasi buruh.

    “Dalam dialog ada yang memang kita proses meluluskan, tetapi juga harus menerima. Jadi dengan begini Kementerian Ketenagakerjaan berdiri di dua sisi, satu bagian memang memberikan perlindungan yang optimal agar yang namanya pekerja, pekerja terlindungi. Namun demikian kita selalu harus memperhatikan aspek yang lain, ” kata dia.

    Menurut Anwar, RUU Omnibus Law yang sudah disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu bertujuan buat menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Situasi ini melihat penduduk usia kegiatan produktif Indonesia yang mencapai 197, 91 juta. Sementara angka pekerja yang tidak penuh atau pengangguran mencapai 45, 84 juta karakter. Angka ini terus bertambah pada setiap tahun mengingat datangnya tenaga kegiatan baru.

    “Ini adalah mengapa RUU ini disebut Cipta Kerja. Artinya kita kemaluan investasi, etapi saat bersamaan kita bagaimana merespons menciptakan berbagai peluang pekerjaan, ” kata Anwar.

    Anwar juga mendokumentasikan ada beberapa penolakan buruh terpaut isu tenaga kerja asing (TKA). Namun, Anwar mengingatkan bahwa UU Omnibus Law sama sekali tidak memberikan ruang kepada TKA buat masuk. TKA yang masuk cuma boleh memiliki kompetensi khusus yang tidak dimiliki tenaga Indonesia dan terikat dalam waktu.

    “Contohnya adalah yang itu memiliki keahlian yang sangat spesifik, yang memang kita tidak tersedia. Seandainya mesin itu rusak misalnya, maka dia akan membutuhkan periode. Seandainya tidak ada orang dengan segera memperbaiki. Ini lah kepala relaksasi. Setiap pemberi kerja tetap memiliki yang namanya rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Serta pemberi kerja perseorangan dilarang memperkerjakan TKA, ” kata dia.

    Aturan selanjutnya yang menguntungkan buruh dan pekerja, lanjut Anwar, ialah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). PKWT, menurut Anwar, memberikan perlindungan untuk kelangsungan bekerja beserta haknya sampai pekerjaan selesai. Pada akhir PKWT, pekerja juga mendapat kompensasi yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-undang.

    Selain itu, tambah dia, terkait outsourching atau alih daya juga diatur dengan sedemikian ketat. Apabila berlaku setiap pengalihan temaga kerja, oleh karena itu masa kerjanya harus dihitung, serta perlindungan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja.

    “Ini yang sebelumnya tidak ada. Artinya kalau satu perusahaan mempekerjakan orang, biasanya mulai dari 0 lagi, di sini tidak. Mereka yang namanya pengusaha mendaulat daya dia harus mengakui catatan-catatan pekerjaan yang sudah dilakukan praktisi sebelumnya. Dan ini akan diperhitungkan sebagai komponen tentunya besaran upah, ” kata Anwar.