Tulis Laporan Bansos, WA Jurnalis Tempo Sempat Diretas

    Tulis Laporan Bansos, WA Jurnalis Tempo Sempat Diretas

    Tulis Laporan Bansos, WA Jurnalis Tempo Sempat Diretas

    Info seputar HK Hari Ini 2020 – 2021.

    AMSI meminta negara melindungi jurnalis dari upaya-upaya peretasan.

    REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Kasus dugaan peretasan kembali dialami oleh jurnalis. Sekjen Asosiasi Media Siber Nusantara (AMSI) Wahyu Dhyatmika mengatakan kali ini, seorang jurnalis Tempo yang terlibat dalam laporan mengenai pembagian bansos menikmati percobaan peretasan. Dalam siaran pers, kejanggalan tersebut disadari oleh pewarta Tempo pada 24 Desember 2020 sekitar pukul 01. 12 WIB.

    Kejanggalan itu dimulai dari pemberitahuan aplikasi Telegram yang menunjukkan tersedia upaya masuk melalui perangkat dengan tidak dikenal dengan alamat IP 114. 124. 172. 93 lantaran Jakarta.

    Secara berturut-turut, ia menjajaki akun email yang menunjukkan pemberitahuan ada akses dari perangkat yang tidak ia kenali. Ia pula menemukan petunjuk terkait ada dengan masuk ke akun Facebook miliknya yang sudah lama tidak diaktifkan (deaktivasi) sekitar 6 bulan.

    Sekitar pukul 03. 27 WIB, tiba-tiba terjadi logout dari akun Whatsapp tanpa dia meminta. Dia tidak bisa masuk untuk mengakses aplikasi Whatsapp untuk beberapa waktu. Meski ia acap meminta kode akses, namun tak ada SMS kode verifikasi yang diterimanya, begitu pula permintaan “call me” tidak membuahkan hasil.

    Barulah sekitar 10 menit kemudian, dalam pukul 03. 36 WIB, ia menerima SMS verifikasi dari Whatsapp. Ia lalu melapor ke kantor dan mendapat konsultasi keamanan digital dari SAFEnet.

    Wahyu mengatakan sekalipun peretasan itu tidak berlangsung lama, tetapi upaya ini jelas-jelas melanggar hukum. Tersedia dua yang dilanggar oleh patokan dalam peristiwa yang terjadi dini hari tadi. Pertama, sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, setiap orang yang menghalangi kebebasan pers terancam penjara maksimal dua tahun, dan denda maksimal Rp 500 juta. Kedua, sesuai UU ITE pasal 30 jo. Pasal 46 kegiatan mengakses secara melawan hukum adalah tindakan pidana.

    “Tindakan peretasan ini jelas juga melanggar hak atas rasa aman yang dilindungi hukum Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, merupakan pelanggaran dari hak digital, ” kata dia.