Wapres: Nazir Harus Punya Kompetensi Khusus Wakaf

    Wapres: Nazir Harus Punya Kompetensi Khusus Wakaf

    Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

    Wapres mendorong pengembangan kompetensi wakaf

    REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA— Wakil Presiden Ma’ruf Amin membakar peningkatan kompetensi para nazir  sebagai penerima, pengumpul serta penyalur wakaf dari sponsor wakaf (wakif) ke penyambut wakaf.  

    Wapres menilai, peran nazir dibutuhkan untuk mengedukasi wakaf uang kepada wakif dan memberi pemahaman tentang wakaf mampu melalui berbagai instrumen investasi Syariah, yang hasilnya akan digunakan untuk membantu kegiatan sosial dan kegiatan kebajikan lainnya.  

    “Kita melihat nazir harus memiliki kompetensi khusus pada mengelola wakaf, ” logat Ma’ruf saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Badan Derma Indonesia secara daring, ” Selasa (30/3).  

    Sebab, data literasi wakaf di Indonesia saat ini sedang termasuk kategori rendah dengan score 50, 48, lebih rendah dari literasi zakat yang masuk dalam kategori sedang dengan score 66, 78. Karena itu, menetapkan dilakukan sosialisasi wakaf uang dengan gencar agar kelompok mengetahui wakaf uang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, dan tidak kudu berjumlah besar.  

    Namun demikian, Wapres berpesan upaya mendorong literasi wakaf uang juga harus disertai dengan transparansi cara penyaluran melalui laporan teraudit, serta akad yang menggalang. Ini dilakukan agar kelompok memiliki kepercayaan dalam menyalurkan wakaf. “Edukasi tentang derma uang dan wakaf melalui uang harus ditekankan dalam kewajiban nazir dalam menjaga agar nilai pokok derma tidak berkurang, ” katanya.  

    Untuk itu, Wapres berharap di dalam rapat koordinasi nasional ini disusun rencana strategis buat membina para nazir supaya dapat memiliki kompetensi di melaksanakan fungsinya.  

    Dia mendukung BWI bersama Kementerian Agama, Departemen Ketenagakerjaan, dan Komunitas Wakaf Produktif yang telah memulai dengan menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nazir.  

    Dia berharap SKKNI ini dijadikan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan pendidikan serta pelatihan, serta uji kompetensi kepada para nazir. Melalui pendidikan dan pelatihan kepada nazir berdasarkan SKKNI itu, para nazir akan tersertifikasi, memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik dalam tata wakaf.  

    “Tidak hanya dari bagian masalah fiqih wakaf, tetapi juga memahami tata kelola harta benda wakaf tercatat penggalian potensi seperti derma dari perusahaan, pengembangan aset wakaf serta penyaluran hasil manfaat kepada para mauquf ’alaih, ” katanya.